Anggota Komisi XI DPR RI, Fathi, saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Jawa Barat, Kamis (21/11/2024). Foto: Eki/vel

PARLEMENTARIA, Bandung - Anggota Komisi XI DPR RI, Fathi, menekankan pentingnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di sektor industri keuangan non-bank (IKNB) dalam menghadapi pertumbuhan pesat industri keuangan digital. Hal ini disampaikan dalam sesi pendalaman terhadap paparan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Jawa Barat, Kamis (21/11/2024).

“Industri keuangan non-bank bergerak dengan laju yang sangat cepat, namun sayangnya masih banyak diisi oleh SDM yang relatif baru. Ini berbeda dengan pasar modal atau perbankan yang sudah stabil. Kita perlu meningkatkan kompetensi mereka agar pertumbuhan industri ini sejalan dengan kualitas pengawasnya,” ujar Fathi.

Selain itu, Fathi menyoroti peran LPS di Jawa Barat, khususnya mengingat jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang signifikan di wilayah tersebut. Fathi menyarankan agar LPS memperkuat perannya dalam memberikan dukungan dan intervensi untuk mencegah kebangkrutan BPR.

“Menurut paparan tadi, jumlah BPR dan BPRS paling banyak ada di Kota Bandung, Jawa Barat. Kantor LPS di sini seharusnya menjadi yang paling besar. LPS juga perlu berfungsi sebagai link intervention, mengajak BPR-BPR yang masih berkembang untuk duduk bersama mencari solusi bagi yang kesulitan. Sehingga kita tidak lagi mendengar berita BPR bangkrut,” tegasnya.

Fathi juga memberikan perhatian khusus pada literasi keuangan terkait aset digital seperti cryptocurrency. Ia meminta agar edukasi kepada masyarakat tentang risiko investasi kripto lebih ditingkatkan.

“Kripto ini bukan mainan. Instrumen ini memiliki risiko yang sangat tinggi, dan masyarakat harus memahami betul risikonya sebelum terjun. Jangan sampai masyarakat menjadi korban karena kurangnya literasi,” ungkapnya.

Ia berharap langkah-langkah ini dapat dijalankan oleh OJK dan LPS untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih sehat dan berkelanjutan, baik di Jawa Barat maupun di tingkat nasional. "Kami akan terus mengawal kebijakan-kebijakan terkait agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat," pungkasnya. (eki/aha)